Arsip Agenda -> Agenda

Agenda

Tanggal : 2016-06-01 | Waktu : 11:03:48
Seminar Ekonomi Syariah oleh FEBI UIN SU di Universitas Dharmawangsa Medan

SEMINAR EKONOMI SYARIAH FEBI UIN SU DI UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

PENGABDIAN MASYARAKAT

Medan, 17 Mei 2016. FEBI UIN SU Menyelenggarakan Kegiatan Seminar Ekonomi Syariah di Universitas Dharmawangsa .dengan tema "Enchanging Capacity Building Economics Teachers and Lecturers on Islamic Economics " . Hadir sebagai Pemateri dalam Seminar Ekonomi Syariah kali ini Dekan FEBI UIN SU Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, Prof. M. Yasir Nasution, MA (Guru Besar FEBI UIN SU), Dr. M. Ridwan, M.Ag (Wakil Dekan III),  Dr. Muhammad Yafiz ( Wakil Dekan I ) , serta hadir para peserta dari Guru dan Dosen , dan Jurnalis yang ada di Sumatera Utara.

Pemateri Pertama disampaikan oleh Dekan FEBI UIN SU Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag. NDONESIA merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia. Dengan kata lain umat muslim di Indonesia sangat membutuhkan segala sesuatu yang halal. Termasuk hukum syariah dalam ekonomi Islam.

Melihat perkembangan ekonomi syariah saat ini, dapat dikatakan adalah cerminan dan kerinduan umat Islam Indonesia untuk kembali menghidupkan semangat para entrepreneur muslim masa silam dalam dunia bisnis dan perdagangan, sebagaimana juga menjadi ajaran Nabi Muhammad SAW dan sunah yang diteladankannya kepada umatnya.

“Dalam masa yang panjang peran umat Islam dalam dunia bisnis dan perdagangan di Indonesia cenderung termarginalkan. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mulai mendapatkan momentumnya untuk tumbuh kembali, baru beberapa tahun belakangan ini," kata dia.

Ekonomi syariah tumbuh kembali semenjak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, setelah mendapat legitimasi legal formal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dua tahun setelah BMI berdiri, lahir pula Asuransi Syariah Takaful di tahun 1994. Berbarengan dengan itu, tumbuh pula 78 BPR Syariah. Pada tahun 1996 berkembang pula lembaga keuangan mikro syariah BMT.

Namun sayangnya, Lembaga Perguruan Tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah masih sangat langka. Tercatat, IAIN-SU Medan menjadi Perguruan Tinggi pertama di Indonesia yang membuka Program Studi D3 Manajemen Bank Syari‘ah sebagai hasil kerja Forum Kajian Ekonomi dan Bank Islam (FKEBI) yang lahir tahun 1990 sebagai realisasi kerja sama dengan IIUM Malaysia.

Dr.H.Azhari Akmal Tarigan,  menambahkan, perkembangan ekonomi syariah dalam bentuk lembaga perbankan dan keuangan syariah memang menunjukkan perkembangannya yang sangat pesat. Orang yang akan melakukan ekonomi syariah sudah dapat dengan mudah didukung oleh lembaga- lembaga perekonomian Islam seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Leasing Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Baitul Mal wat Tamwil, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah, lembaga keuangan publik Islam seperti Lembaga Pengelola Zakat dan Lembaga Pengelola Wakaf serta berbagai bentuk bisnis syariah lainnya.

Dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap ekonomi dan perbankan Islam, ekonomi Islam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan-tantangan yang besar.

 

Pemateri Kedua disampaikan oleh Prof.Dr.M.Yasir Nasution, MA selaku Guru Besar FEBI UIN SU Menyampaikan Pengembangan Ekonomi Syariah di Sumatera Utara
Ekonomi syariah atau lebih populer secara internasional ekonomi Islam (Islamic Economy) adalah suatu ekonomi yang berdasar pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadits Rasulullah Muhammad Saw. Ekonomi yang berbasis moral dan nilai-nilai kemanusiaan universal, yang tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan material. 
Apabila ekonomi Islam dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu dari segi ilmu ekonominya, dari segi institusi ekonominya, dan dari segi sistem ekonominya, khususnya regulasi dan respon pemerintah kita akan melihat performance yang berbeda. Dilihat dan dari segi ilmu ekonominya cukup menggembirakan kalau ukurannya minat dan respon masyarakat. Perguruan-perguruan tinggi negeri dan swasta di Sumatera Utara berlomba-lomba membuka program studi ekonomi Islam, bahkan organisasi-organisasi sosialpun berlomba-lomba membuka lembaga pendidikan ekonomi Islam. Gejala ini bukan hanya di Sumatera Utara, tetapi sudah merupakan keenderungan umum secara nasional. Berkembangnya kajian ekonomi Islam di perguruan-perguruan tinggi tidak terlepas dari berkembangnya atau kecenderungan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan dan bisnis Islam di Indonesia. 
Bermula dari tumbuhnya industri perbankan syariah yang ternyata dengan sistemnya mempunyai kelebihan-kelebihan dari perbankan konvensional, muncul institusi lainnya sesuai dengan kebutuhan, yaitu asuransi, pasar modal, dan bisnis-bisnis sektor real, swalayan, dan bahkan hotel pun ada yang berusaha mendasari manajemen dan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.  Perkembangan bisnis syariah sektor real ini termasuk juga menggembirakan dari segi kecepatan pertumbuhannya. Pertumbuhan bisnis sektor real ini menunjukkan bahwa respon masyarakatpun positif. Artinya, pengguna jasa bisnis sektor real berbasis syariah di kalangan masyarakat pun meningkat. 
Selanjutnya dari segi sistem regulasi dan dukungan institusi pemerintahan tampak mengalami pasang surut. Dari segi sistem regulasi di Sumatera Utara dan di pusat tidak ada bedanya. Apa yang berlaku di Sumatera Utara adalah regulasi yang ditetapkan di pusat seperti menyangkut undang-Undang Perbankan Asuransi, dan Bisnis secara umum.
Regulasi menyangkut perbankan yang selama ini dilakukan oleh BI dan sejak tahun ini dilakukan oleh OJK juga sifatnya nasional.
Perkembangan ekonomi syariah seharusnya berjalan paralel atau seiring antara perkembangan kelmuan dan akademik, perkembangan institusi ekonomi, dan dukungan sistem regulasi serta dukungan pemerintah. 
Beberapa permasalahan pengembangan ekonomi syariah
Karena bisnis syariah yang paling awal tumbuh dan paling menonjol adalah industri perbankan, maka permasalahan lebih mudah ditemukan dan dirasakan pada industri perbankan. Sejumlah permasalahan dapat dikemukakan sebagai berikut :
Kualitas sumber daya manusia.
Pada umumnya, tenaga sumber daya manusia yang ada di industri perbankan syariah adalah para tenaga sumber daya manusia perbankan konvensional yang dilatih pengetahuan teknis perbankan syariah. Mereka terampil dalam hal teknis dan analisis perbankan, akan tetapi pada umumnya tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang ketentuan syariah tentang ekonomi (mu’amalat) dan filosofi dari mu’amalat, apalagi kaedah-kaedah hukum syariah berkaitan dengan tugasnya, sehingga mindset syariahnya belum terbentuk secara memadai. Hal ini terkadang menyulitkan mereka untuk melakukan edukasi dan memberi penjelasan yang pas kepada para nasabahnya tentang akad-akad yang ada pada produk-produk perbankan syariah. 
Para tenaga sumber daya manusia di lingkungan perbankan syariah diharapkan tidak sekedar mampu mencari nasabah, akan tetapi lebih daripada itu mereka dituntut mampu melakukan edukasi atau memberi informasi yang pas kepada para nasabahnya sesuai dengan tuntutan syariah. 
Kesalahfahaman para pemuka masyarakat tentang produk-produk perbankan syariah.
Kesalahfahaman ini terutama muncul dari para pemuka agama tradisional, terutama mereka yang pengetahuan agamanya hanya berdasarkan kitab-kitab fiqh klasik yang sama sekali tidak pernah membahas tentang bank Islam. Ketika mendengar produk-produk perbankan syariah seperti murbahah, mudharabah, musyarakah, bai’ salam dan sebagainya yang tergambar d dalam pikiran mereka adalah sebagaimana gambaran yag ada pada kitab-kitab fiqh klasik itu. Ketika mereka melihat tidak sesuai dengan kitab fiqh klasik mereka terus menganggap bank Islam itu tidak sesuai dengan ajaran Islam.  Mereka menganggap bank Islam sama saja dengan bank konvensional, sebutan bank Islam itu hanya kamuflase saja. 
Kesalahfahaman selanjutnya adalah anggapan bahwa kesyariahan itu terletak pada tingkat keringanan beban (pengembalian pokok dan margin) yang diberikan bank kepada nasabah. Maka apabila beban nasabah sama dengan bank konvensional atau lebih besar, maka dianggap bank syariah itu tidak bersifat syariah lagi. Bahkan ada anggapan bahwa apabila nasabah tidak mampu membayarkewajibannya, bank syariah harus menambah pembiayaan lagi kepada nasabah dan membiarkannya sampai kapan saja dia mampu membayar kewajibannya, kalau nasabah belum juga mampu, maka bank harus menyedekahkan pembiayaan itu kepadanya. 
Pemahaman yang terlalu eksoteris dan formalistik tentang prinsip-prinsip syariah.
Di kalangan tenaga sumber daya manusia yang ada di perbankan syariah sering kurang memahami bahwa aturan-aturan hukum syariah tunduk pada suatu substansi aau filosofi berupa nilai-nilai keutamaan universal seperti kejujuran, integritas, kehati-hatian, dan pelayanan yang prima (nyaman dan menyenangkan). Oleh karena itu bisa terjadi aspek formal normatif syariah terpenuhi tetapi bersamaan dengan itu terjadi  ketidak hati-hatian  dan ketidakjujuran. 
Dukungan pemerintah yang masih kurang.
Dukungan resmi pemerintah dalam bentuk penempatan dana di bank-bank syariah kelihatannya masih kurang. Mereka umumnya lebih tertarik menyimpan dana pemerintah di bank-bank konvensional. Hal yang sedikit menggembirakan adalah bahwa kementerian agama sudah mulai menyimpan dana-dana haji di bank-bank syariah mulai tahun 2014. Namun dari pemerintah daerah belum kelihatan kesediaan mereka menyimpan dana-dana pemerintah daerah di bank-bank syariah. 
Variasi produk masih kurang.
Ragam produk perbankan syariah di Indonesia termasuk di Sumatera Utara realtif masuk kurang apabila dikaitkan dengan kebutuhan bisnis yang akad-akadnya berkembang dengan pesat dan belum mampu mengimbangi akad-akad bank internasional yang melayani transaksi bisnis antar negara. Hal ini sangat terkait erat dengan kemampuan memproduk akad-akad baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan bisnis modern. Ini sesungguhnya merupakan tugas para ilmuan syariah khususnya yang membidangi fiqh mu’amalat. 

 

Pemateri ketiga disampaikan oleh Dr. M. Ridwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III FEBI UIN SU menjelaskan bahwa Dalam magnus opusnya, History of Economic Analysis, Joseph Schumpeter mengatakan, bahwa terdapat suatu great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama lebih dari 500 tahun, yaitu pada masa yang dikenal sebagai dark ages oleh Barat. Pada masa kegelapan tersebut Barat dalam keadaan terbelakang, dimana tidak terdapat prestasi intelektual yang gemilang termasuk juga dalam pemikiran ekonomi. Demikian pula pada kebanyakan buku sejarah pemikiran ekonomi, misalnya Spiegel (1991), menganggap pada masa dark age tidak terdapat karya pemikiran tentang ekonomi. Spiegel memang membuka sejarah pemikiran ekonomi dari Bibel (1M) dan para pemikir Yunani (SM), akan tetapi kemudian setelah itu melompat ribuan tahun langsung pada pemikiran abad pertengahan.

Ternyata penilaian tentang dark age tersebut sangat bias dengan kepentingan Barat. Dunia secara keseluruhan tentu bukan hanya dunia Barat, dan Barat tidaklah mewakili dunia secara keseluruhan. Sebenarnya, pada sebagian besar masa dark age itu justru merupakan masa kegemilangan di dunia Islam, suatu hal yang berusaha ditutup- tutupi oleh Barat. Pada masa itu banyak karya- karya gemilang diberbagai bidang ilmu, termasuk ilmu ekonomi, yang lahir dari sarjana- sarjana muslim. Jadi, sesungguhnya terdapat dua missing link dalam sejarah pemikiran ekonomi, yaitu great gap pada masa dark age dan relasi antara pemikiran di Barat dan dunia Islam. Dan ternyata banyak pemikiran dari para sarjana muslim tersebut yang mirip, bahkan sama dengan pemikiran para sarjana Barat yang hidup beratus- ratus tahun kemudian.

sejarah Pemikiran Ekonomi dari Timur (Islam) ke Barat yang dimulai dari

Pemikiran para sarjana muslim ternyata banyak yang mirip, sejalan atau bahkan sama dengan pemikiran para ekonom Barat yang datangnya beratus- ratus kemudian. Terdapat beberapa kemungkinan jawaban, antara lain:

a.       Terjadi dua kebetulan yang sama, yaitu kebetulan diantara sarjana muslim dengan para ekonom Barat punya pemikiran dan ide yang sama.

b.      Para pemikir Barat secara langsung dan tidak langsung sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari para sarjan muslim.

c.       Para pemikir Barat melakukan plagiasi/ penjiplakan terhadap karya- karya para sarjana muslim.

Jika kemungkinan pertama yang terjadi, hal ini mengindikasikan betapa cemerlang dan briliannya para sarjana muslim waktu itu. Beratus- ratus tahun yang lalu, jauh ketika dunia Barat masih dalam kebodohan dan kegelapan (dark age), para sarjana muslim berhasil merumuskan pemikiran- pemikiran ekonomi yang baru ditulis oleh para ekonom Barat beratus- ratus kemudian. banyak universitas di Eropa yang didirikan oleh orang- orang Kristen, tetapi mendapat pengaruh Islam yang besar, baik dari para pengajar/dosen maupun literatur- litaratur yang digunakannya. Pendirian universitas di Eropa waktu itu harus mendapat izin dari Paus terlebih dahulu karena untuk menjaga agar pelajaran- pelajaran tidak menyimpang dari kemurnian ilmu para sarjana muslim.

Dengan mempertimbangkan fakta diatas, maka sangatlah mungkin kalau para ekonom Barat kemungkinan dipengaruhi/ bahkan menjiplak karya- karya sarjana muslim. Indikasi ini diperkuat pula oleh kenyataan bahwa beberapa praktik ekonomi di Barat diadopsi dan diadaptasi dari praktik ekonomi didalam Islam, misalnya: syirkah (serikat dagang/ partnership), suftaja (bills of exchange), hawala (letter of credit), funduq (specialized large scale commercial institution and market which developed into virtual stock exchanges).

Pemateri Selanjutnya disampaikan oleh Dr. Muhammad  Yafiz, M.Ag selaku Pengawas Dewan Syariah dan Wakil Dekan I FEBI UIN SU.

Fiqih Mumalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil islam secara rinci. Ruang lingkup fiqih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum  islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib,sunnah,haram,makruh dan mubah.hukum-hukum fiqih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertical antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata aamala, yuamilu, muamalat yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan. Kata-kata semacam ini adalah kata kerja aktif yang harus mempunyai dua buah pelaku, yang satu terhadap yang lain saling melakukan pekerjaan secara aktif, sehingga kedua pelaku tersebut saling menderita dari satu terhadap yang lainnya.

dalam arti yang sempit adalah pengertian muamalah yaitu muamalah adalah semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar menukar manfaat.

Dari berbagai pengertian muamalah tersebut, dipahami bahwa muamalah adalah segala peraturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya.

 

 

FIQIH MUAMALAH


Ruang lingkup fiqih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hokum-hukum islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib,sunnah,haram,makruh dan mubah.hokum-hukum fiqih terdiri dari hokum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertical antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.
Ruang lingkup fiqih muamalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti social,ekonomi,politik hokum dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam kajian fiqih sering disebut dalam bahasa arab dengan istilah iqtishady, yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai pemakaian atas alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang terbatas.
Sumber-sumber fiqih secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil naqly yang berupa Al-Quran dan Al-Hadits, dan dalil Aqly yang berupa akal (ijtihad). Penerapan sumber fiqih islam ke dalam tiga sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadits,dan ijtihad.
Efek yang timbul dari kaidah fiqih muamalah di atas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum muamalah, termasuk juga hukum ekonomi. Ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah Islam belum ada/dikenal, maka transaksi tersebut “dianggap” diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam.
 KONSEP AQAD FIQIH EKONOMI (MUAMALAH)
Setiap kegiatan usaha yang dilakukan manusia pada hakekatnya adalah kumpulan transaksi-transaksi ekonomi yang mengikuti suatu tatanan tertentu. Dalam Islam, transaksi utama dalam kegiatan usaha adalah transaksi riil yang menyangkut suatu obyek tertentu, baik obyek berupa barang ataupun jasa. kegiatan usaha jasa yang timbul karena manusia menginginkan sesuatu yang tidak bisa atau tidak mau dilakukannya sesuai dengan fitrahnya manusia harus berusaha mengadakan kerjasama di antara mereka. Kerjasama dalam usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam:
 Bekerja sama dalam kegiatan usaha, dalamØ hal ini salah satu pihak dapat menjadi pemberi pembiayaan dimana atas manfaat yang diperoleh yang timbul dari pembiayaan tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Kerjasama ini dapat berupa pembiayaan usaha 100% melalui akad mudharaba maupun pembiayaan usaha bersama melalui akad musyaraka.
 Kerjasama dalam perdagangan, di mana untuk meningkatkanØ perdagangan dapat diberikan fasilitas-fasilitas tertentu dalam pembayaran maupun penyerahan obyek. Karena pihak yang mendapat fasilitas akan memperoleh manfaat, maka pihak pemberi fasilitas berhak untuk mendapatjan bagi hasil (keuntungan) yang dapat berbentuk harga yang berbeda dengan harga tunai.
 Kerja sama dalam penyewaan asset dimana obyek transaksi adalah manfaat dari penggunaan asset. Kegiatan hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam bidang ekonomi menurut Syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara bersama-sama akan mengakibatkan keabsahan. Rukun transaksi ekonomi Syariah adalah:
1. Adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, misalnya penjual dan pembeli, penyewa dan pemberi sewa, pemberi jasa dan penerima jasa.
2. Adanya barang (maal) atau jasa (amal) yang menjadi obyek transaksi.
3. Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan menyerahkan (ijab) bersama dengan kesepakatan menerima (kabul).
Disamping itu harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan. Contohnya syarat pihak yang melakukan transaksi adalah cakap hukum, syarat obyek transaksi adalah spesifik atau tertentu, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat dan jelas nilainya.
Obyek transaksi menurut Syariah dapat meliputi barang (maal) atau jasa, bahkan jasa dapat juga termasuk jasa dari pemanfaatan binatang. Pada prinsipnya obyek transaksi dapat dibedakan kedalam:
1. obyek yang sudah pasti (ayn), yaitu obyek yang sudah jelas keberadaannya atau segera dapat diperoleh manfaatnya.
2. obyek yang masih merupakan kewajiban (dayn), yaitu obyek yang timbul akibat suatu transaksi yang tidak tunai.
Secara garis besar aqad dalam fiqih muamalah adalah sebagai berikut :
1. aqad mudharaba
Ikatan atau aqad Mudharaba pada hakekatnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran berupa hubungan kerjasama antara Pemilik Usaha dengan Pemilik Harta
2. aqad musyarakah
Ikatan atau aqad Musyaraka pada hakekatnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran antara para pihak yang bersama-sama menjadi Pemilik Usaha,
3. aqad perdagangan
Aqad Fasilitas Perdagangan, perjanjian pertukaran yang bersifat keuangan atas suatu transaksi jual-beli dimana salah satu pihak memberikan fasilitas penundaan pembayaran atau penyerahan obyek sehingga pembayaran atau penyerahan tersebut tidak dilakukan secara tunai atau seketika pada saat transaksi.
4. aqad ijarah
Aqad Ijara, adalah aqad pemberian hak untuk memanfaatkan Obyek melalui penguasaan sementara atau peminjaman Obyek dgn Manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik Obyek. Ijara mirip dengan leasing namun tidak sepenuhnya sama dengan leasing, karena Ijara dilandasi adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan.
Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dahwa Fiqih Muamalah merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi (muamalah) yang khas dengan dasar-dasar nilai ilahiyah.